DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen penuh untuk melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2023 dalam acara Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (22/12/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan mengadakan diskusi bersama Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Jimmi Zikria di Banda Aceh, Sabtu (9/12/2023). Diskusi ini membahas problematika pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pejabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, Ph.D kembali melakukan rotasi pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bireuen, Jum’at,(29/9/2023) dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Para Asisten.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Evaluasi kinerja penyedia barang/jasa pemerintah merupakan salah satu alat/instrumen dalam penilaian dan analisis kinerja penyedia dalam pelaksanaan kontrak, penjaminan kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah/volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan yang menjadi tanggung jawab penyedia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk berbelanja dari usaha kecil UMKM dan Koperasi dalam negeri berbagai daerah yang ada di Indonesia mulai menerapkan hal tersebut tak terkecuali Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyatakan komitmennya untuk menjalankan good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih). Hal itu ia lakukan demi mewujudkan pemerintah kota yang bebas dari korupsi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penetapan Said Anwar Fuadi sebagai Kepala ULP Aceh oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dipersoalkan sejumlah pihak di Aceh karena dianggap menyalahi aturan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menyebut ada 3 tempat atau bagian di instansi pemerintah Aceh paling koruptif, yakni di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah dan bansos, serta wilayah Kesehatan. Data ini di dapat bedasarkan monitoring data dari pengadilan tipikor. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyurati seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar hentikan semua proyek pengadaan barang/jasa, termasuk pembangunan fisik, dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Siap-siap! Pengadaan barang dan jasa proyek APBA 2020 dilelang Pemerintah Aceh mulai Rabu (27/11/2019) hari ini.

Cara mewujudkannya adalah dengan memperlakukan para peserta lelang secara adil dan tidak memihak, tanpa kecuali bila ada  oknum-oknum yang membawa-bawa namanya.

Berikut 2872 paket APBA dilelang secara elektronik (e-procurement)